“Penyelenggaraan pemilu tidak bisa dihindarkan dari perilaku korupsi politik di dalamnya,” kata Nur.
Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yuris Rezha pun mengamini faktor penyebab turunnya IPK Indonesia pada 2022 adalah korupsi di sektor politik dan rentannya korupsi antara pejabat publik dengan pelaku usaha.
“Padahal, pemerintah selalu mempromosikan kemudahan berbisnis, deregulasi perizinan hingga digitalisasi pelayanan publik. Bagaimana mungkin Indonesia disebut menggenjot investasi, di satu sisi level risiko korupsi politik dalam berinvestasi semakin tinggi. Artinya, ini mengindikasikan adanya kegagalan pemerintah dalam memformulasi dan mengimplementasikan program pencegahan korupsi,” ungkap Yuris.
Yuris mengatakan indikasi korupsi pada level pembuatan kebijakan sama sekali tak tersentuh. Selain itu, konflik kepentingan pejabat publik merebak, semakin sering regulasi dibuat hanya demi kepentingan sebagian pihak, hingga terjadinya perselingkuhan antara pejabat publik dengan segelintir pengusaha.
Ia menilai perilaku tersebut tidak pernah mendapat perhatian dalam mencegah korupsi. Bahkan, cenderung dibiarkan.
“Model korupsi kebijakan seperti itu biasanya memang tidak mudah teridentifikasi. Selain karena biasanya dibalut dengan stempel produk hukum, dampaknya memang tidak langsung terlihat. Namun, dampak itu sebetulnya dirasakan oleh masyarakat,” sebut Yuris.
