Ini Penjelasan Ketua Karteker KNPI Maluku Terkait Isu Dualisme Jelang Musda

oleh -274 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Ketua Karteker KNPI Maluku, Saiful Chaniago angkat bicara terkait isu dualisme kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KNPI Provinsi Maluku.

“Terkait dengan isu dualisme ini, yang perlu saya tegaskan kepada semua pemuda di Maluku yaitu ketika Saudara Haris Pratama terpilih di Kongres yang berlangsung di Bogor mengalahkan Saudara Noer Fajriansyah. Setelah kalah, Noer Fajriansyah melakukan tandingan dan ini yang kemudian diisukan sebagai dualisme”, ujarnya kepada wartawan di Warung Katong Ambon, Jumat (25/6/2021).

Chaniago menjelaskan, KNPI dibawah kepemimpinan Harris Pratama telah mengikuti mekanisme dan sudah berdasarkan konstitusi. Yang artinya, kalaupun ada yang mengisukan bahwa harus ada Musda bersama menurutnya hal itu tidaklah benar.

Baca Juga  Breaking News: Kemenkumham Tolak KLB Demokrat

“Kita melangsungkan musyawarah daerah ya berdasarkan konstitusi. Kita bukan mengabaikan teman-teman yang lain, makanya pada kesempatan ini kita mengundang teman-teman OKP untuk sama-sama kita berdiri pada posisi yang benar bahwa kita berorientasi KNPI, kita punya aturan yang jelas yaitu konstitusi”, pungkasnya.

Dirinya juga berharap kepada para calon Ketua KNPI Maluku yang mau bertarung di momentum Musyawarah Daerah (Musda) ini, bahwa siapapun yang terpilih sebagai Ketua KNPI Maluku bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah Maluku, untuk kemudian mendorong pembangunan yang jauh lebih baik, dengan tidak mengabaikan nilai kritisisme sebagai seorang aktivis.

Dirinya menilai, nilai kritisisme para pemuda di Maluku ini sudah mulai menurun terhadap kepentingan masyarakat di Maluku, sehingga ini menjadi catatan penting untuk KNPI.

Baca Juga  KM. Selgbadan Kamar Jaya Karam, 2 Tewas, 7 Hilang, 10 Selamat

“Sebelum kami mengakhiri kepemimpinan kami sebagai karteker KNPI Maluku, kami memesan kepada teman-teman yang nantinya terpilih sebagai pemimpin KNPI Maluku, paling penting adalah menampilkan nilai kritisisme untuk kemudian memberikan masukan yang konseptif terhadap kepentingan pembangunan di Maluku dan juga terkait kepentingan rakyat, karena pemerintah daerah adalah pelayan rakyat yang harus melayani rakyat sebaik-baiknya. Kalau pemerintah daerah tidak melayani rakyat dengan baik, maka sejatinya dia bukan pelayan, dia bukan pemimpin. Oleh karena itu ini harus ditegaskan”, tuturnya. (alena)