Menurutnya, korupsi tidak hanya berkaitan dengan penyalahgunaan uang negara, tetapi juga dapat bermula dari penyalahgunaan kewenangan, benturan kepentingan, serta tindakan yang menguntungkan diri sendiri maupun kelompok tertentu.
Karena itu, sosialisasi Hakordia dinilai penting untuk memastikan setiap aparatur memahami batas kewenangan, tanggung jawab, serta konsekuensi hukum dari setiap keputusan dan penggunaan anggaran.
Ilham juga menjelaskan mekanisme tindak lanjut hasil pemeriksaan, termasuk ketentuan batas waktu 60 hari untuk menyelesaikan rekomendasi dan mengembalikan kerugian keuangan negara atau daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
Apabila kewajiban tersebut tidak diselesaikan dalam batas waktu yang ditentukan, persoalannya dapat diteruskan kepada Aparat Penegak Hukum sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Meski demikian, ia menegaskan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), termasuk Inspektorat Daerah, akan tetap menjalankan tugas secara profesional, objektif, dan berlandaskan peraturan perundang-undangan.
“Pencegahan korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab Inspektorat, melainkan tanggung jawab bersama. Karena itu, melalui kegiatan ini kita berharap seluruh pihak memiliki pemahaman dan komitmen yang sama untuk mencegah terjadinya praktik korupsi,” tegas Ilham.
