Oleh: Nazaruddin, Kolumnis/Pemerhati Sosial Politik
Gelombang aksi mahasiswa bertajuk “Menuju Indonesia Bangkrut” adalah alarm keras dari realitas sosial yang sedang megap-megap. Lima tuntutan yang disuarakan—mulai dari transparansi APBN, penurunan harga bahan pokok dan BBM, penghentian militerisme sipil, evaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga desakan agar pemerintah jujur mengakui krisis—adalah potret murni jeritan daya beli rakyat. Namun, respons penguasa justru antiklimaks: apologis, defensif, dan berjarak dari kenyataan.
Menjawab Kritik dengan Barikade Pasukan
Pemerintah mengklaim telah melakukan efisiensi sejak awal masa jabatan Presiden Prabowo. Narasi normatif tentang penguatan ketahanan energi dilempar ke publik sebagai tameng pembelaan. Ironisnya, di lapangan, respons justru bernada intimidatif dengan dikerahkannya pasukan cadangan baru untuk menghadang demonstrasi. Pendekatan keamanan ini memperlihatkan kegagapan rezim sekaligus menegaskan indikasi kembalinya militerisme di ranah sipil yang justru sedang digugat oleh mahasiswa.
Skandal Korupsi MBG: Bukti Pemerintah Ugal-Ugalan
Klaim efisiensi pemerintah runtuh total ketika dihadapkan pada kenyataan pahit. Program MBG yang menelan dana fantastis sekitar Rp236 triliun kini bukan lagi sekadar diindikasikan menyimpang, melainkan telah terbukti dikorupsi secara ugal-ugalan. Penetapan 5 orang tersangka—termasuk Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) serta dua Wakil Kepala BGN—menjadi bukti sahih rapuhnya tata kelola program ini. Di tingkat akar rumput, karut-marut ini telah memicu dampak fatal yang mengorbankan anak-anak sekolah, mulai dari kasus keracunan massal hingga hancurnya standar gizi yang dijanjikan.
