“Mereka yang berakhir di zona itu tidak akan diizinkan untuk kembali ke bagian lain Gaza,” ungkap dia.
Kementerian Pertahanan Israel telah mulai merencanakan zona itu, menurut Katz.
Namun, otoritas negara itu belum membuat pernyataan publik tentang skema itu atau mengatakan apakah itu benar-benar telah disetujui. Juga masih belum jelas kapan rencana itu akan dijalankan.
“Kota kemanusiaan” yang diusulkan itu telah dikritik para pembela dan aktivis hak asasi manusia, yang telah mencapnya sebagai kamp internal dan memperingatkan tentang potensi pelanggaran.
Para pakar menilai rencana Israel itu mirip dengan kamp konsentrasi Nazi Jerman yang dibangun untuk orang-orang Yahudi.
Michael Sfard, seorang pengacara hak asasi manusia terkemuka Israel, menyebut skema yang diusulkan itu sebagai “rencana operasional untuk kejahatan terhadap kemanusiaan.”
“Sementara pemerintah masih menyebut deportasi itu ‘sukarela,’ orang-orang di Gaza berada di bawah begitu banyak tindakan pemaksaan sehingga tidak ada keberangkatan dari jalur itu yang dapat dilihat secara hukum sebagai sesuatu yang konsensual,” ungkap Sfard kepada Guardian.
Rencana “kota kemanusiaan” muncul setelah Israel menolak usulan Hamas untuk mengubah kesepakatan gencatan senjata di Gaza.
