Porostimur.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan presiden boleh berkampanye. Presiden, kata Jokowi, boleh juga memihak.
“Presiden tuh boleh lho kampanye, Presiden boleh memihak, boleh,” ujar Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Namun, ia mengatakan, yang penting tidak menggunakan fasilitas negara. Pasalnya, pejabat publik yang sekaligus pejabat politik.
“Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” ujar Jokowi.
“Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa berpolitik nggak boleh, boleh. Menteri juga boleh,” sambungnya.
Sementara itu, Dosen Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Aloysius Eka Kurnia, S.H, M.H, mengatakan, presiden sebagai pejabat publik dan mandataris rakyat melalui proses pemilu, sudah sepantasnya untuk tidak menggiring dukungan publik untuk memilih Capres dan Cawapres tertentu pada pemilu berikutnya.
“Sama seperti proses pemilu sebelumnya yang tanpa intervensi dan tanpa penggiringan melahirkan presiden pilihan rakyat, sudah seyogianya proses pemilu selanjutnya berjalan tanpa intervensi presiden pendahulu agar lahir presiden baru yang memiliki legitimasi demokrasi yang kuat dari rakyat,” ujarnya.









