JPPR Malut Minta Bawaslu Tertibkan Iklan Kampanye di Media Massa

oleh -34 views

Porostimur.com, Ternate – Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Maluku Utara menyoroti maraknya iklan peserta pemilu, baik calon anggota DPR RI, DPD RI, dan DPRD provinsi dan kabupaten/kota yang tersebar di media online, karena melanggar aturan kampanye.

Ketua JPPR Malut Jainul Yusuf, mengatakan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor: 15 tahun 2023 tentang Tahapan Kampanye, penayanga iklan, baik media cetak, media massa elektronik/radio dan media daring/online, baru dimulai 21 hari sebelum masa tenang atau tepatnya tanggal 21 Januari 2024 sampai tanggal 10 Februari 2024.

Saat ini kata dia, kampanye hanya boleh dilakukan dalam bentuk pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, debat paslon capres cawapres, media sosial itu dilaksanakan mulai tanggal 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024.

Baca Juga  KPK: Penyuap Gubernur Malut akan Diadili di Ternate

“Jadi sekarang itu, para calon ini boleh di lakukan kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, pemasangan APK, penyebaran bahan kampanye, debat capres dan di media sosial, seperti di Facebook, Instragram, dan lain-lain,” ungkap Jainul Yusuf, Kamis (18/01/2024).

Namun sayangnya, sebelum di dimulainya pemasangan iklan kampanye di media massa, terdapat banyak sekali media online di Maluku Utara sudah memuat iklan para peserta pemilu.

“Kalau bisa, mohon bersabar dan pahamilah aturan yang ada,” ujar mantan anggota KPU Kota Tidore Kepulauan ini.

Jainul berharap, Bawaslu Maluku Utara, maupun Bawaslu kabupaten/kota agar menindak para peserta pemilu maupun media massa yang sudah mulai menayangkan iklan pemilu 2024.

“Bawaslu harus lebih tegas menegakkan aturan ini, jangan hanya diam saja, dan membiarkan banyak pelanggaran yang terjadi. Kita juga tidak paham dan tidak tahu Bawaslu Malut ini kerja apa, banyak sekali pelanggaran di depan mata, tapi mereka acuh dan tak hiraukan,” tukasnya.

Baca Juga  Potong "Burung" Suami yang Nikah Lagi, Lisa Akhirnya Menyesal dan Serahkan Diri ke Polisi

Jainul juga mengajak pimpinan media agar mematuhi aturan dan jadwal pemasangan iklan kampanye Pemilu 2024 sesuai dengan ketentuan agar jangan sampai melanggar UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

“Meskipun masa kampanye Pemilu 2024 itu selama 75 hari, namun iklan kampanye hanya diperbolehkan pemasangannya di media massa pada 21 hari di akhir masa kampanye,” ujar Jainul.

“Jadi ketika mendapatkan iklan dari capres, caleg atau parpol agar dipahami waktunya hanya 21 hari. Jangan sampai ketika menerima iklan itu langsung dipasang dan ditayangkan padahal belum saatnya,” imbuh dia.

Menurut Jainul, jika terjadi pelanggaran terkait penayangan iklan kampanye, sanksi tidak hanya diterima oleh tim sukses dan pelaksana kampanye, namun juga oleh media bersangkutan.

Baca Juga  Pemkot Gelar Silaturahmi dan Dialog Bersama Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

“Berdasarkan pasal 492 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sanksi tidak saja kepada tim sukses atau pelaksana kampanye tetapi sanksi dapat diberikan kepada setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota,” pungkasnya. (Mansyur Armain)

Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News