Aneh, Ketua DPRD Tikep Tak Tahu Aliran Dana Pokir Rp 31 Miliar

oleh -49 views

Porostimur.com, Tidore – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan diduga menyembunyikan data Pokok Pikiran (Pokir) sesama Anggota.

Sikap DPRD ini, terlihat para unsur pimpinan bersama anggotanya melakukan konspirasi bagi-bagi proyek dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 dengan total anggaran senilai Rp 31 Miliar.

Seharusnya Pokir itu, diketahui oleh pimpinan DPRD, tetapi malah menjadi sebuah rahasia di internal DPRD sendiri. Padahal, mekanisme pengusulan pokir jelas tertuang dalam permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Di mana pada pasal 78 ayat 3 telah menyebutkan, bahwa dokumen Pokir DPRD ini harusnya disampaikan ke Bapeda/Bapelitbang Kota Tidore, sementara pada pasal 178 ayat 4 menyebutkan dokumen itu, juga harus ditandatangani secara resmi oleh Pimpinan DPRD Kota Tidore.

Anehnya, Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan, Abdurrahman Arsyad, saat dikonfirmasi mengaku tidak mengetahui akan Pokir DPRD yang disampaikan Anggotanya.

Bahkan, kata Abdurahman, pihak sekretariat DPRD Kota Tidore melalui bagian Keuangan, pun tidak mengetahui pasti kegiatan-kegiatan apa saja yang disampaikan masing-masing Anggota.

“Pokir DPRD tidak masuk ke kami, karena di kami ini tidak ada proyek yang sifatnya pembangunan,” ungkap Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kota Tidore Kepulauan Gufran Marsaoly sambungan melalui telepon, Kamis (18/1/2024).

Gufran bilang, kegiatan-kegiatan Pokir ini, diusulkan oleh Anggota DPRD melalui akunnya masing-masing lewat Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

“Biasanya Pokir DPRD ini, dia masuk langsung di BPKAD atau lewat Bapelitbang. Yang pasti kami di sekretariat ini juga tidak tahu,” bebernya.

Baca Juga  Hari Terakhir Rapat Pleno Tingkat Kabupaten, KPU Kepulauan Sula Harap Bisa Tuntas

Terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tidore Kepulauan Amir Gorotomole juga ikut angkat bicara, menurutnya, Pokir DPRD ini, telah dititipkan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perkim, dan Dinas Kesehatan.

“Kami dari Bagian Keuangan mencari data itu saja sangat sulit. Seharusnya DPRD sudah mengetahui kegiatan-kegiatan yang diusulkan oleh masing-masing Anggota, bukan malah seolah-olah tidak tau usulan-usulan apa saja yang disampaikan, sehingga melempar tanggungjawab itu ke kami,” cetus Amir.

Kepala Badan Perencanaan, Penilitian dan Pembangunan (Bapelitbang) Kota Tidore, Saiful Bahri Latif, mengaku untuk tahun 2024 ini, dirinya juga tidak mengetahui usulan Pokir yang disampaikan oleh DPRD.

Padahal, mekanismenya DPRD Kota Tidore sudah harus menyampaikan usulan itu, satu minggu sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPD, tujuannya agar Pokir DPRD ini, dapat disingkronkan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas rill anggaran tahun 2024.

Baca Juga  4 Zodiak Paling Rentan Cinta Buta, Selalu Berkorban Meski Tak Bahagia

“Sejauh ini belum ada dokumen resmi yang disampaikan ke kami tentang Pokir DPRD, sehingga saya juga tidak tau,”akui Saiful.

Diketahui, terkait Pokir DPRD Kota Tidore Kepulauan ini, sebelumnya diakui Ketua DPRD Kota Tidore, Abdurrahman Arsyad, bahwa terdapat bagi-bagi jatah di internal DPRD. Di mana untuk Anggota Banggar yang berjumlah sebanyak 12 Orang, diberi anggaran senilai Rp1,5 Miliar, sementara untuk 13 Anggota DPRD di luar Banggar mendapat jatah senilai Rp1 miliar. (Mansyur Armain)

Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News

No More Posts Available.

No more pages to load.