Kakanwil Kemenkumham Malut Dukung Pembentukan Gugus Tugas Daerah dalam Bisnis dan HAM

oleh -29 views

Porostimur.com, Jakarta – Pengarusutamaan bisnis dan hak asasi manusia merupakan upaya pemerintah dalam mendorong agar setiap orang termasuk pelaku usaha mempunyai tanggung jawab dalam menghormati dan memulihkan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra menyampaikan hal tersebut saat memberikan materi terkait Pembentukan Gugus Tugas Daerah dalam Bisnis dan HAM serta Pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM), dihadapan para Sekretaris Unit Utama, para Kepala Kantor Wilayah dan para Kepala Divisi, pada kegiatan Rapat Koordinasi Capaian Kinerja Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2023 Serta Penyusunan Target Kinerja Tahun 2024, bertempat di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (12/12/2023).

Baca Juga  KPK Sita 3 Bidang Tanah Milik Muhammad Thariq Kasuba di Cikarang Senilai Rp2 M

“Pengesahan Strategi Nasional (Stranas) Bisnis dan HAM (BHAM) telah dilakukan melalui Perpres Nomor 60 Tahun 2023 pada tanggal 26 September dan berlaku hingga tahun 2025,” ujar Dhahana.

Menkumham Yasonna H. Laoly, ujar Dhahana, telah mengirim surat kepada seluruh Gubernur pada tanggal 9 Oktober 2023, meminta mereka membentuk dan mengetuai Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM (GTD BHAM) sesuai dengan pasal 7 pada Perpres Stranas BHAM.

No More Posts Available.

No more pages to load.