Kebangkrutan Moral

oleh -485 views
Link Banner

Oleh: Bito Temmar, Politisi Senior

Beberapa waktu lalu, ada seorang aktivis muda Maluku menggunakan diksi “krisis kepemimpinan” untuk menjelaskan situasi kontemporer elit publik Maluku.

Pada konteks yang lebih luas, Francis Fukuyama misalnya dalam karya terbarunya, menggunakan diksi “pembusukan”.

Tapi di sini saya ingin menggunakan diksi lama “kebangkrutan moral” untuk menggambarkan situasi elit pemerintahan di Maluku. Diskripsi sederhana yang bisa dicerna publik Maluku yang tidak terbiasa dengan abstraksi lebih kurang seperti ini.

Coba perhatikan bilboard atau baliho para elit penentu pemerintahan daerah baik privinsi maupun kabupaten menjelang HUT Kemerdekaan yang akan datang.

Entah itu kepala daerah, pimpinan DPRD atau legislator dapil Maluku. Pasti gedenya minta ampun. Tapi coba telisik apa karya mereka untuk kerja emansipatoris bagi rakyat kecil di seluruh Maluku.

Baca Juga  Heboh, panser terbalik di ruas jalan Batu Merah

Siapa pun di negeri ini pasti menemukan jejak empirisnya. Singkat cerita, berbanding terbalik.

Pertanyaan etisnya adalah seberapa kuat mereka menyadari bahwa ada ketidakpantasan yang mereka pertontonkan kepada khalayak di Maluku?.

Herannya, mereka tidak merasa malu secuil pun bahwa pamer wajah fisik melalui bilboard dan baliho ukuran besar tidak mencerminkan secuil pun wajah moral mereka. Itulah yang saya sebut “kebangkrutan moral”.

Konkritnya begini. Saat ini di provinsi dan sejumlah kabupaten/kota, DPRD sedang membahas LPJ/LKPJ 2020. Ada banyak sekali kebijakan 2020 yang catat proses dan cacat manfaat bagi perbaikan situasi kerakyatan.

Jadi umpamanya, pinjamanan dana 700 milyar oleh pemprov Maluku. Pernah diberitakan bahwa surat pemberitahuan pemprov yang disampaikan kepada DPRD, ternyata tersimpan dalam meja kerja Ketua DPRD.

Pertanyaannya adalah benarkah Ketua DPRD lupa surat yang begitu penting atau jangan-jangan kesengajaan lupa itu bagian dari strategi yang oleh Fukuyama disebut sebagai pembusukan proses kebijakan publik yang sudah lama berlangsung dalam pemerintahan?.

Baca Juga  Delegasi Indonesia Dikepung Isu Papua di Sidang Dewan HAM PBB

Herannya, semua alat kelengkapan DPRD terkesan tidak berdaya mempersoalkan kelupaan sang ketua itu. Tapi yang lebih mengenaskan lagi, partai dari mana ketua DPRD berasal, malah terlihat permisif begitu mudah?.

Padahal, seyogianya masalah kelupaan itu dengan seluruh implikasinya berkaitan dengan praksis ideologi partai itu. Jadi sesungguhnya situasi pemerintahan kita benar-benar konyol karena ada abnormalitas dalam proses-proses kebijakan pemerintahan di daerah ini.

Bisa dibayangkan kalau pinjaman dana 700 milyar yang katanya diperuntukkan untuk pemulihan ekonomi akibat dampak covid-19 tapi faktanya tak sepeser pun dialokasikan untuk membeli pupuk atau satu unit ketinting untuk rakyat.

Ironisnya, 45 anggota DPRD tak seorang pun tersinggung bahwa rakyat diatasnamakan untuk kenikmatan elit negeri ini.

Baca Juga  Pengarahan Kasad Kepada Satgas PAM Obvit Nasional

Jadi kalau LPJ/LKPJ 2020 kemudian diterima dan ditetapkan oleh DPRD Maluku, sedikit pun tidak mengherankan, karena sekali lagi Fukuyama betul bahwa gejala kontemporer pemerintahan global saat ini sedang mengalami situasi pembusukan yang menggelikan.

Maka dari itu ketika anak-anak muda di medsos lagi gandrung mempromosikan sejumlah tokoh sebagai calon gubernur, walikota atau bupati, saya tertawa geli sendiri.

Ternyata imajinasi Bung Karno yang diberi para pemuda yang dapat menggoncang dunia, spiritnya ngga kesampaian di Maluku.

Mengapa bukan kalian saja yang memaksa regenerasi kepemimpinan publik di Maluku daripada terus mengelu-elukan kaum hedonian yang hanya berguna bagi diri sendiri? (*)