Oleh: Bito Temmar, Politisi Senior
Beberapa waktu lalu, ada seorang aktivis muda Maluku menggunakan diksi “krisis kepemimpinan” untuk menjelaskan situasi kontemporer elit publik Maluku.
Pada konteks yang lebih luas, Francis Fukuyama misalnya dalam karya terbarunya, menggunakan diksi “pembusukan”.
Tapi di sini saya ingin menggunakan diksi lama “kebangkrutan moral” untuk menggambarkan situasi elit pemerintahan di Maluku. Diskripsi sederhana yang bisa dicerna publik Maluku yang tidak terbiasa dengan abstraksi lebih kurang seperti ini.
Coba perhatikan bilboard atau baliho para elit penentu pemerintahan daerah baik privinsi maupun kabupaten menjelang HUT Kemerdekaan yang akan datang.
Entah itu kepala daerah, pimpinan DPRD atau legislator dapil Maluku. Pasti gedenya minta ampun. Tapi coba telisik apa karya mereka untuk kerja emansipatoris bagi rakyat kecil di seluruh Maluku.
Siapa pun di negeri ini pasti menemukan jejak empirisnya. Singkat cerita, berbanding terbalik.
Pertanyaan etisnya adalah seberapa kuat mereka menyadari bahwa ada ketidakpantasan yang mereka pertontonkan kepada khalayak di Maluku?.
Herannya, mereka tidak merasa malu secuil pun bahwa pamer wajah fisik melalui bilboard dan baliho ukuran besar tidak mencerminkan secuil pun wajah moral mereka. Itulah yang saya sebut “kebangkrutan moral”.
