Oleh: HM Gamari Sutrisno, Pengamat Politik dan Kebijakan Publik
Sejak awal kemerdekaan, Indonesia memiliki kompas politik luar negeri yang relatif jelas: bebas dan aktif. Prinsip ini bukan sekadar slogan diplomasi, melainkan fondasi moral dan strategis yang menempatkan Indonesia sebagai bangsa yang tidak tunduk pada kekuatan besar mana pun, tetapi tetap aktif memperjuangkan perdamaian dan keadilan dunia.
Sejarah mencatat bahwa Indonesia menjadi salah satu pelopor Gerakan Non-Blok melalui Konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung. Dari forum inilah lahir solidaritas negara-negara berkembang yang menolak dominasi blok Barat maupun blok Timur pada masa Perang Dingin. Indonesia tidak sekadar menjadi peserta, tetapi juga arsitek moral diplomasi global yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa-bangsa tertindas.
Namun dalam perkembangan geopolitik mutakhir, arah politik luar negeri Indonesia tampak semakin membingungkan.
Alih-alih mempertahankan garis strategis bebas-aktif yang tegas, kebijakan yang muncul justru memberi kesan bahwa Indonesia sedang bergerak dari “Non-Blok” menuju apa yang secara sinis dapat disebut “Go-Blok”—yakni diplomasi yang mencoba merangkul semua kekuatan global tanpa arah moral dan strategi geopolitik yang jelas.
