Ketidaktahuan Manajemen dan Malapetaka Pembangunan di Maluku

oleh -332 views
Link Banner

Oleh: Bito Temmar, Politisi Senior

Salah satu sumber “malapetaka” manajemen pemerintahan dan pembangunan di Maluku adalah “ketidaktahuan” mendayagunakan kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah.

Tampaknya pelantikan gubernur dan wakil gubernur di istana negara mengalami reduksi dalam pemaknaannya. Seolah-olah sekadar memenuhi fungsi protokol formal pemerintahan an sich.

Padahal inti pelantikan di istana negara hendak menegaskan bahwa sebagai wakil pemerintah di daerah, gubernur akan mendayagunakan kekuasaan itu untuk mengendalikan seluruh proses pemerintahan daerah mulai dari provinsi, kabupaten/kota hingga desa/kelurahan. Artinya, secara politik manajerial pemerintahan daerah, gubernur dibantu wakil gubernur dan birokrasinya dapat secara efektif mendirect seluruh proses pemerintahan dan pembangunan daerah.

Jadi umpamanya, melalui mekanisme musrenbang provinsi gubernur menyelaraskan dan mensinkronisasi kebijakan provinsi terhadap kebijakan kabupaten/kota sehingga secara simultan dan komprehensif menangani problem-problem mendesak di daerah. Katakan dalam soal kemiskinan misalnya. Kalau ini menjadi issu kebijakan, rasanya masalah ini sudah bisa tertangani secara terukur.

Baca Juga  Citic Seram Energy sumbang 2 unit asrama untuk IPPMB Ambon

Sayangnya, karena kemandulan pendayagunaan kedudukan sebagai wakil pemerintah di daerah, problem kemiskinan atau pelayanan dasar yang seyogianya menjadi issu kebijakan, karena hanya menjadi side stream issues, hingga hari ini progress penanganannya tak kunjung membaik.

Anehnya, baik pemprov mau pun kabupaten/kota tampak berlindung dibalik kebijakan nasional pembangunan infrastruktur, ikut-ikutan menjadikan pembangunan infrastruktur di daerah dalam skala prioritas utama.

Lebih aneh lagi, proyek pavlingisasi lapangan merdeka atau trotoar dianggap sebagai infrastruktur. Padahal dalam konsep nasional, makna pembangunan infrastruktur adalah di bidang ekonomi.

Kelatahan seperti ini malah terjadi juga di kabupaten/kota hingga desa-desa. Jadi bangun candi atau gapura malah diklaim sebagai pembangunan infrastruktur.

Reduksi pemaknaan wakil pemerintah pusat di daerah di satu pihak dan kecenderungan distortif kebijakan pembangunan yang bias infrastruktur sehingga issu kebijakan utama terabaikan seperti ini terkait dengan dengan banyak faktor krisis.

Baca Juga  Raja dan Sultan Minta Dikembalikan Pelajaran Sejarah Kerajaan dan Kesultanan Nusantara

Pertama-tama fungsi kontrol politik lokal kita benar-benar lemah. Ternyata DPRD provinsi dan kabupaten/kota bahkan BPD di desa-desa hingga saat ini tidak bisa keluar dari apa yang bisebut sebagai ketidak mampuan mengeja fungsi kontrol politik.

Rupanya hubungan timpang eksekutif-legislatif akibat belaka dari politics black market yang membelit relasi-relasi setara di antara kedua lembaga itu.

Kedua, adagium bahwa pers menjadi kekuatan keempat dalam sistem demokrasi, tampaknya tidak terlihat sejauh ini. Jika benar isu bahwa pers disubsidi dalam kerja pemberitaan, betapa celakanya negeri ini.

Ketiga, peran kritik intelektual atas kebijakan publik di negeri ini nyaris mati suri.

Gejala “intelektual tukang” ternyata marak juga di negeri ini. Akibatnya sikap value free sebagai pendasaran objektivikasi kritik, juga tidak pernah hadir.

Baca Juga  Jelang Ujian Madrasah, Kemenag Halsel Gelar Kegiatan Koordinasi dan Sosialisasi

Dan yang terakhir adalah budaya permisif yang juga menjerat elemen-elemen masyarakat sipil termasuk agama-agama juga ikut memperparah keadaan kita.

Jadi kalau saat ini anak-anak muda dan para aktivis begitu antusias menjadi “pesorak” kandidasi pilkada yang akan datang hingga ada yang begitu mudah membayangkan bahwa pada pilkada 2024 yang akan datang kemungkinan terjadi “perang bintang”, pertanyaan kritis yang bisa diajukan adalah pasca kontestasi, akankah ada pembaharuan wajah kebijakan pemerintahan dan pembangunan di daerah ini?.

Entahlah. Tapi bagi saya, keserentakan penataan ulang semua faktor krisis yang saya sebutkan di atas yang bisa memberi jaminan bagi pemecahan persoalan-persoalan publik di negeri ini.

Mengelu-elukan siapa gubernur dan mengabaikan pembenahan lembaga-lembaga perwakilan, pers, intelektualisme dan elemen-elemen civil society, rasanya akan mereplikasi kembali sekarang ini di masa yang akan datang. (*)

No More Posts Available.

No more pages to load.