Aktivitas seremonial yang intens, publikasi masif di media sosial, hingga framing keberhasilan program dinilai menjadi strategi komunikasi yang dominan. Namun, sebagian pihak melihat bahwa pendekatan ini berisiko menciptakan ilusi kinerja apabila tidak diiringi dengan dampak nyata yang terukur.
Di lapangan, sejumlah persoalan klasik masih terus muncul—mulai dari kualitas pelayanan publik yang belum merata, keterbatasan akses layanan dasar di wilayah terpencil, hingga lambannya respons birokrasi terhadap kebutuhan masyarakat.
Kondisi ini memperkuat kesan bahwa ada jarak antara apa yang ditampilkan dan apa yang benar-benar terjadi.
“Pemerintahan tidak bisa hanya mengandalkan citra. Yang dibutuhkan masyarakat adalah pelayanan yang terasa, bukan sekadar terlihat,” kata seorang aktivis masyarakat sipil di Ternate.
Gaya Kepemimpinan dan Tata Kelola yang Dipertanyakan
Selain soal capaian, gaya kepemimpinan juga menjadi bagian dari sorotan. Sejumlah pengamat menilai bahwa proses pengambilan kebijakan di lingkungan pemerintah provinsi masih menghadapi tantangan dalam hal partisipasi dan konsistensi.
Kebijakan yang dinilai berubah-ubah, perencanaan yang tidak sinkron dengan implementasi, serta lemahnya koordinasi antar organisasi perangkat daerah disebut sebagai faktor yang turut memengaruhi rendahnya kinerja.
