Pengawasan Perlu Ditingkatkan
Ia mengakui, sistem pengendalian dan pengawasan internal pemerintah daerah saat ini sudah menunjukkan perkembangan yang cukup baik.
Namun demikian, Watubun meminta agar upaya tersebut terus ditingkatkan guna mendorong perubahan yang lebih signifikan dalam tata kelola pemerintahan.
“Saya minta ini terus ditingkatkan supaya kinerja pemerintahan mengalami perubahan ke arah yang jauh lebih baik,” katanya.
DPRD Pertimbangkan Bentuk Pansus
Meski Pemprov Maluku kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Watubun menegaskan bahwa catatan dan rekomendasi BPK tetap harus menjadi perhatian serius.
Untuk memastikan tindak lanjut berjalan efektif, DPRD Maluku membuka peluang membentuk Panitia Khusus (Pansus).
“DPRD akan mempertimbangkan untuk membentuk pansus dalam rangka mengefektifkan temuan-temuan BPK ini ke arah perbaikan yang lebih baik,” jelasnya.
Menurut Watubun, langkah tersebut penting untuk memperkuat sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam mengawal implementasi rekomendasi BPK secara berkelanjutan.
“Dengan begitu, kita bersinergi dengan pemerintah secara kualitatif untuk melihat bahwa perbaikan-perbaikan itu sesungguhnya sesuatu yang patut kita lakukan dan memadai untuk kita laksanakan pengendaliannya dengan baik,” pungkasnya.
