Ketua LAI Sebut Bupati Bahrain “Baku Skongkol” dengan Oknum Kades Soal DD

oleh -228 views
Link Banner

Porostimur.com | Labuha: Ketua DPC Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) Kab. Halmahera Selatan, Sarjan Taib menyebut Bupati Bahrain Kasuba diduga kuat melindungi para kades yang terlibat korupsi atau salah dalam pengelolaan Dana Dasa (DD).

Kepada media ini Selasa (9/2/2021)
Sarjan Taib atau yang akrab disapa Sarta itu memaparkan, bahwa anggaran dana desa yang bergulir pada tahun 2016 sampai sekarang, diduga kuat bermasalah dan tidak pernah habis bentrok antara masyarakat dengan kepala desa.

Menurut Sarjan, hanya persoalan dana desa yang diduga disalah gunakan oleh oknum – oknum kepala desa sehingga berakhir ricuj di tengah tengah masyarakat itu sendiri

Ia juga menyampaikan bahwa ada keanehan dengan Bupati Bahrain Kasuba sebagai pucuk pimpinan tertinggi di Negeri Saruma Kabupaten Halmahera Selatan, pasalnya berbagai aksi nyata serta tuntutan masyarakat akibat dari penyalahgunaan wewenang oknum kepala desa.

Link Banner

“Setiap permasalahan yang terjadi di desa, masyarakat selalu melakukan aksi hanya untuk menuntut keadilan, dan itu dilaporkan juga kepada nupati, namun  bupati dinilai tidak serius dengan adanya laporan masyarakat tersebut, bahkan bupati sering menjauh dengan masyarakat dengan berbagai macam alasan, ahirnya dengan ketidak pemahaman hukum pada masyarakat yang sudah merasa bosan serta merasa diabaikan tuntutannya, maka terjadilah gesekan. Bahkan fasilitas desa pun dirusak oleh masyarakat, hanya karena dikuasai amarahnya yang sudah tidak bisa terkendalikan lagi,” katanya.

Baca Juga  Ramah Tamah Danrem 151/Binaiya Brigjen TNI Arnold A. P. Ritiauw Bersama Warga Desa Aboru

Sarjan menambahkan, hal seperti itu seharusnya dipikirkan oleh bupati bukan malah diam. Dan seharusnya Bupati turun langsung di desa-desa yang dianggap ada masalah, untuk dapat memastikan di lapangan sehingga mengetahui jelas apa permasalahannya, jangan hanya mengunjungi desa karena ada unsur-unsur politik.

“Sebagai pemimpin seharusnya Bahrain tidak bisa sekongkol dengan para oknum kades yang seperti itu. Bupati harus berpikir bijak dan arif untuk kepentingan Masyarakat, bukan kepentingan pribadi, maupun kepentingan kelompok,” tukasnya. 

Kata Sarjan, ” dalam amatan Aliansi Indonesia terhadap bupati, bahwa selama ini mengenai kebijakan yang diambil sering terjadi pilih kasih, yang hanya diutamakan pada kelompok-kelompok yang merasa dekat dengan bupati, pada akhirnya merugikan masyarakat seperti yang terjadi di desa Jojame, Indari, Nusababullah, dan masih ada desa-desa lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 

Baca Juga  Bupati Malra Resmikan Puskesmas Elat Kei Besar

Bahkan saat ini terlihat jelas di desa Tawa Kec. Kasiruta Timur dengan kepala desanya yakni Bahtiar Hi Hakim diduga temuan Inspektorat kurang lebih empat ratus juta, sehingga yang bersangkutan dinonaktifkan, dan ini seharusnya bupati mendesak kepada Inspektorat untuk merekomendasikan agar ditindak lanjut ke ranah hukum, karena diduga merugikan negara, bukan kembalikan lagi untuk memimpin desa tersebut, secara tidak langsung Bupati telah melindungi oknum- oknum kepala desa dan mendukung terjadinya konflik di tengah-tengah masyarakat, apabila hal-hal ini tidak disikapi dengan baik oleh Bupati Halmahera Selatan,” sambungnya.

Sarjan bilanng dari hasil amatan lembaganya yang sudah disentilnya, maka langkah yang diambil oleh Lembaga Aliansi Indonesia yakni akan melanjutkan ke pusat dalam hal ini ke KPK terkait masalah – masalah tersebut. Karena banyak dugaan laporan dana desa ke kementrian desa diduga kuat palsu, bahkan ada dugaan kuat tidak sesuai dengan realisasi di lapangan,” tandasnya. (adhy)