Porostimur.com, Ambon – Komisi I DPR RI mendorong pemerintah untuk kembali memperkuat dukungan anggaran operasional wilayah di Maluku dan Maluku Utara, menyusul dihentikannya program Operasi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Negara sejak Januari 2026.
Dorongan tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke Kodam XV/Pattimura di Ambon, Kamis (23/4/2026), setelah muncul kekhawatiran meningkatnya potensi konflik sosial di wilayah kepulauan tersebut.
Operasi Dinilai Efektif Redam Konflik
Dalam pertemuan itu, Pangdam XV/Pattimura mengungkapkan bahwa sebelumnya terdapat sekitar 20 pos operasi yang berperan menjaga stabilitas wilayah. Keberadaan operasi tersebut dinilai efektif dalam memitigasi konflik horizontal di masyarakat.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono, menegaskan pentingnya mengaktifkan kembali satuan tugas yang selama ini bertugas di lapangan.
“Selama mereka beroperasional, dampaknya langsung terasa dalam menghentikan berbagai potensi konflik. Setelah mereka berhenti, konflik kembali muncul,” ujarnya.
Menurut politisi Partai Golkar itu, keberlanjutan operasi tidak hanya perlu dihidupkan kembali, tetapi juga diperkuat guna menjaga stabilitas keamanan dan persatuan.
“Satgas itu perlu diadakan kembali, bahkan diperkuat untuk memastikan keamanan dan persatuan bangsa tetap terjaga,” tegasnya.
