Syarifudin juga menyoroti proyek investasi di kawasan wisata Pantai Liang, yang disebut menelan anggaran pembebasan lahan hingga Rp10 miliar lebih, namun pendapatannya hanya sekitar Rp300 juta per tahun. Ketimpangan ini menurutnya mencerminkan pengelolaan yang belum efisien.
“Nilai investasi tidak sebanding dengan pemasukan. Ini perlu dievaluasi total agar destinasi yang sudah ada benar-benar dimaksimalkan,” tegasnya.
Selain itu, Komisi IV juga menyayangkan belum masuknya Maluku dalam daftar 10 destinasi prioritas nasional, yang menunjukkan lemahnya promosi wisata daerah secara nasional.
“Contoh di Kabupaten Buru, potensi agrowisatanya luar biasa. Tapi belum dikembangkan maksimal. Mengapa tidak gandeng investor, kelola bareng, dan daerah dapat manfaat?” tambahnya.
Perlu SDM dan Strategi Baru
Menutup penyampaiannya, Syarifudin berharap Dinas Pariwisata Maluku ke depan dapat memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM), meningkatkan kreativitas, serta lebih aktif menjalin kemitraan strategis dengan dunia usaha dan komunitas pariwisata.
“Maluku butuh strategi baru agar bisa bersaing sebagai destinasi unggulan nasional dan memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” tandasnya. (red)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News
Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel porostimur.com
