KPK Geledah Kantor Alfred Hongarta Malam ini di Ambon

oleh -108 views
Link Banner

[carousel_slide id=’12211′]

porostimur.com | Ambon: Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menggeledah Kantor milik pengusaha Hong Arta alias Jhon Alfred, Selasa (20/8/2019 di Ambon, Maluku.

Penggeledahan ini diduga terkait kasus yang melibatkan Komisaris sekaligus Dirut PT Sharleen Raya JECO Group itu sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan milik Kementeriaan PUPR di Maluku.

Penyidik KPK yang datang sejak pukul 18.00 WIT tadi sore, terlihat mengamankan sejumlah dokumen.

Link Banner

Sekitar 5 orang petugas menggunakan rompi bertuliskan KPK memasuki kantor milik Alfred Hong yang beralamat di jalan Cendrawasih, Belakang Soya, Kota Ambon dan langsung melakukan penggeledahan.

Kedatangan petugas KPK ini dikawal beberapa anggota Brimob Polda Maluku dengan menggunakan senjata lengkap.

Baca Juga  Kesaksian Pasien Sembuh di Ambon: COVID-19 Bisa Dikendalikan

Namun sumber porostimur.com di internal KPK menyebut penggeledahan ini terkait kasus pematangan lahan Tiakur di Kabupaten Maluku Barat Daya

Kasus ini diduga melibatkan bupati saat itu yang kini menjadi orang penting di Provinsi Maluku.

Kasus ini sempat mencuat beberapa waktu lalu, namun kemudian hilang seiring berjalannya waktu.

Masih menurut sumber tersebut, penggeledahan yang dilakukan KPK di kantor PT. Jeco milik Alfred Hong ini terkait aliran dana pematangan lahan senilai Rp8 miliar yang dihibahkan PT. Gemala Borneo Utama.

Penggeledahan tersebut dilakukan setelah penyidik KPK melakukan pemeriksaan terhadap Aleka Orno.

Sebagaimana diketahui, dana hibah yang diperuntukan bagi pematangan lahan di Tiakur ini merupakan realisasi penandatanganan MoU tahun 2011 antara bupati MBD saat itu dengan Robust Resources Limited yang berkedudukan di Australia.

Baca Juga  Diduga Salah Gunakan Anggaran DD, HMPTK Desa Tawa dan LSM Datangi DPRD Halsel

Robust Resources sendiri merupakan anak perusahaan dari PT. Gemala Borneo Utama, yang melakukan penggalian emas di Pulau Wetar.

Saat ini tim KPK masih berada di lokasi, namun belum ada yang mau memberikan keterangan kepada wartawan.

Untuk diketahui, Hong Artha telah ditetapkan sebagai tersangka pada 2 Juli 2018. Namun, sejak ditetapkan sebagai tersangka setahun silam, KPK belum juga melakukan penahanan terhadap Hong Artha.

Ia diduga secara bersama-sama memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Janji atau uang yang diberikan tersebut diduga untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan jabatannya. (red)