Oleh: Ahmadie Thaha, Kolumnis
Di negeri ini, politik luar negeri kadang diperlakukan seperti konten media sosial: yang penting viral dulu, urusan kenyataan belakangan. Anda tahu, meme “politik luar negeri bebas-aktif” dari Kemenlu beredar, dipoles, dipajang, dan diviralkan.
Isinya indah, seolah Indonesia ini pemain catur dunia yang elegan — tak memihak, tapi tetap aktif. Padahal di papan yang sebenarnya, kita lebih mirip pion yang tersenggol-senggol, sambil tetap percaya diri merasa sebagai ratu.
Di satu sisi, pemerintah mempromosikan posisi netral. Di sisi lain, langkah-langkah konkret justru membentuk narasi yang berbeda. Sulit mau dibilang bersikap bebas, bahkan tampak aktif ke pihak sebelah.
Tak sulit mencatatnya. Belum lama Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Amerika Serikat. Ia mengaku dekat dengan Presiden Donald Trump, terlibat dalam Board of Peace, dan meneken perjanjian dagang resiprokal yang terasa berat sebelah.
Semua itu terbaca oleh dunia bukan sebagai netralitas, melainkan sebagai keberpihakan yang halus, sopan, dan penuh senyum diplomatik. Pak Prabowo boleh menyebut Indonesia netral, namun dunia membaca dengan kacamata yang berbeda.
Dan seperti hukum gravitasi geopolitik yang tak pernah gagal, setiap keberpihakan pasti menagih konsekuensi. Ketika konflik memanas di Timur Tengah, Selat Hormuz yang selama ini kita anggap sekadar jalur pelayaran mendadak berubah menjadi gerbang seleksi alam.
