Soalnya adalah, adakah pihak yang ingin dan bersedia mengartikulasi ujaran-ujaran Murad Ismail sebagai agenda kebudayaan untuk diperbincangkan secara akademis?
Pertanyaan ini saya anggap penting dan mendesak karena sejujurnya terlampau banyak bagian dari kebudayaan di Maluku yang anti peradaban baru yang modern. Bahkan lebih tragis dari itu. Terlampau banyak dimensi kebudayaan kita yang merendahkan martabat manusia.
Kasus Kariuw yang kedua ini jelas-jelas merupakan wujud kebudayaan masa lalu yang menghardik begitu telanjang makna baru tentang kemanusiaan.
Saya begitu heran, tak seorang pun ilmuwan atau penentu kebiijakan yang merasa terusik dengan soal Kariuw yang begitu kasat mata menghardik martabat manusia.
Tengok saja para legislator kita. Tak seorang pun yang berani mengusulkan soal Kariuw sebagai agenda politik pemerintahan. Dikira bahwa bantuan karikatif merupakan esensi penyelesaian masalah.
Begitu simplikatifnya elit kita melihat persoalan martabat manusia hanya an sich pada kebijakan karikatif. Tapi itulah katong. Mereka, legiator dan eksekutor kita adalah “katong”. Mereka adalah representasi kita. Bagaimana wajah kita, itulah wajah mereka.
Jadi, saya, mungkin satu-satunya orang yang patut berterima kasih kepada Gubernur Maluku Murad Ismail yang dalam ujaran-ujaran publiknya, gemar menggunakan kosakata-kosakata yang begitu familiar juga digunakan masyarakat kita.
