Porostimur.com, Ambon – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Maluku, Tahun Anggaran 2022, Kamis (4/5/2023).
Gubernur Maluku Murad Ismail tidak menghadiri rapat paripurna tersebut dikarenakan kondisi tubuh yang lelah setelah bertugas di luar kota selama pekan kemarin.
Murad diketahui baru tiba di Kota Ambon pagi tadi. Hal ini sebagaimana pengakuan Wakil Gubernur Maluku Barnabas N. Orno di hadapan sidang paripurna.
DPRD sendiri mengeluarkan 20 poin rekomendasi terkait LKPJ Gubernur TA 2022.
Diantara 20 poin itu, Ketua Pansus LKPJ Gubernur 2022, Ruslan Hurasan menyinggung pinjaman Rp 700 miliar dari SMI.
Pasalnya, hutang miliar rupiah itu tak berdampak signifikan bagi kemiskinan maupun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Maluku Tahun 2022.
Berdasarkan data BPS mengalami peningkatan 0,51 poin (0,73 persen) dari tahun sebelumnya menjadi 70,22.
“Mestinya pinjaman PT. SMI kurang lebih 700 milyar harus berpengaruh pada peningkatan IPM satu koma sekian persen, sehingga kenaikan IPM kita bisa mendekati setara dengan IPM secara nasional dikisaran tujuh puluh dua koma sekian persen,” kata Hurasan di Ruang Paripurna DPRD Provinsi Maluku.
