Porostimur.com , Ambon – Saniri Negeri Hative Besar Heppy Leunard Lelapary, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) dan DPRD Kota Ambon agar lebih serius menyikapi masalah ‘mata rumah parentah’ yang masih terjadi di beberapa negeri adat.
Menurut Lalapary, pemkot dan DPRD Kota Ambon sebaiknya mengambil langkah tegas. Jika perlu melakukan langkah hukum terhadap pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab menerbitkan dokumen-dokumen palsu terkait mata rumah parentah di beberapa negeri adat di Kota Ambon.
“Dokumen-dokumen palsu ini, menjadi akar masalah terjadinya kericuhan dalam proses penetapan mata rumah di negeri-negeri adat,” tukasnya, Rabu (15/11/2023).
Happy bilang, persoalan dokumen-dokumen palsu ini sebenarnya sudah disuarakan di berbagai pertemuan resmi dengan Pemkot maupun DPRD Kota Ambon. Namun kelihatannya masalah kekisruhan mata rumah parentah di negeri-nageri adat tidak kunjung usai, malah semakin menjadi ricuh di tengah warga.
“Terakhir kasus Negeri Batu Merah yang sejak awal sudah disinyalir adanya sumber dokumen palsu dimaksud,” katanya.
Heppy juga meminta keseriusan DPRD Kota Ambon untuk menyikapi masalah mata rumah parentah dengan serius, karena sudah pernah dibahas dalam forum resmi negeri-negeri adat di kota Ambon dengan komisi terkait di DPRD.
