Mahasiwa Bacan Barat Demo di Kantor Bupati Halsel Tuntut Keadilan Pembangunan

oleh -192 views
Link Banner

Porostimur.com | Labuha: Mahaiswa Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Salatan (Halsel) yang tergabung dalam Front Bersama Mahasiswa Bacan Barat (FBMBB) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Halsel. Kamis, (06/02/20).

Dalam aksi yang dilakukan siang tadi, pendemo menggugat pembangunan di wilayah Bacan Barat yang dianggap tidak sesuai dengan amanat konstitusi yang berlaku.

Menurut para pendemo, jika dikaji dari sisi geografis, Halmahera Selatan sangatlah luas dibanding Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Maluku Utara.

Selain luas Halsel sendiri dikenal dengan melimpahnya ikan dalam segi perikanan dan pertambangan bahkan hasil lainnya, hanya saja tidak dikelola oleh pemerintah dengan baik.

“Kekayaan ini harusnya harusnya dikelola dan dipergunakan dengan baik seperti di amanatkann UUD 1945 pasal 33 ayat 3, “air, Bumi, dan kekayaan alam di peruntuhkan untuk kesejateraan rakyat”, ujarnya Kodinator aksi, Asdar Ismail.

Asdar menilai pembangunan pemerintah Halmahera Selatan saat ini tidak sesuai dengan Pri Kemanusiaan, yang dimana terdapat dakam Pancasilah poin kelima, “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Dia juga menuturkan, seharusnya pemerintah Halmahera Selatan lebih adil melihat persoalan yang ada, bukan pencitraan yang di tampakan. Seperti pembangunan jalan insfastruktur jalan lingkar Pulau Bacan yang masih belum diselesaikan.

Massa aksi yang tergabung dalam front tersebut dalam demonstarsinya menuntut kepada Pemerintah Daerah (Pemda Halsel) terkait dengan persoalan dan kegelisahaan yang terjadi di Bacan Barat yang menurut mereka sampai saat ini tidak dapat diselesaikan dengan baik oleh Pemda Halsel.

Baca Juga  Sambut Keputusan Erdogan Fungsikan Hagia Sophia Jadi Masjid, Warga: Tuhan akan Disembah di Masjid

“Ada kurang lebih tujuh tuntutan kami yaitu masalah pendidikan, wisata Pogo-pogo, tolak tambang, dan kasus enam kepala desa yang sampai saat ini tidak ada kejelasan untuk memperjelas kasus enam desa yang terlibak korupsi itu sudah sampai dimana,” ujarnya.

Lanjut Asdar, selain ketiga masalah itu, pihaknya juga menyentil persoalan jalan lingkar Pulau Bacan yang sampai saat ini tak kunjung diselesaikan.

“Padahal sudah ada janji di tahun 2011 akan diselesaikan oleh Pemda Halsel namun sampai saat ini yang ada hanya janji tinggal janji karena jalan lingkar itu belum selesai dikerjakan. “Ucap Asdar.

Dia juga menambahkan, bahwa dalam demonstrasi itu pihaknya memintah kepada Pemda Halsel agar memperjelas Status wisata Pogo-Pogo yang saat ini kami membingunkan status wisata tersebut

Status wisata Pogo-pogo kami harus diperjelas artinya keberadaan dan letak wisata tersebut berada di wilayah Kecamatan Barat seharusnya wisata tersebut dikeloalah oleh Masyarakat di Kecamatan tersebut, karena itu bukan hak Bupati yang setiap kali di gunakan tempat rapat Bupati.

Baca Juga  Cegah Covid-19, Piket Makoden Gegana Polda Maluku Laksanakan Pengecekan Suhu Tubuh

“Oleh karena itu kami minta bukti terkait pembelian Bupati terhadap wisata tersebut, ” pintanya.

Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Bacan Barat (Hipma BB) Muhajir Abubakar, usai menyampaikan aspirasi saat menggelar demonstrasi, mengatakan aksi tersebut atas bentuk kesadaran mahasiswa Bacan Barat yang terdapat sejumlah Organisasi Kampung (OKK) Bacan Barat yang merasa kecewa terhadapa Bahrain Kasuba selaku Bupati Halsel. Pasalnya mereka menduga bahwa tata kelola struktur organisasi pemerintahan di anggap baik nyatanya masa aksi yang hendak melakukan deminstrasi tesebut merasa tidak dijalankan dengan baik pemerintah dalam mengelolah organisasi tersebut.

“Selama ini kami mengakui bahwa tata kelolah pemerintah sudah baik, namun setelah kami telusuri rupanya organisasi pemerintah dalam mengelolah suatu daerah sangat buruk dan rusak,” akunya.

Lanjut Muhajir, kekecewaan dan tuntutan ini kami harus sampaikan ke Bupati. “Entah bliau lagi lobih partai golakr di Jakarta atau kemana, dan Wakil Bupati yang lagi sibuk kampanye untuk calon Walikota di Ternate dan lain sebagainya,” cetus Muhajir.

“Ketua umum HIPMA BB itu menambahkan untuk sementara ini kami masih tetap menunggu Pemerintah dalam hal ini Sekda Halsel untuk menjawab atas apa yang di sampaikan oleh masah aksi pada hari ini.

Baca Juga  Kapolda Maluku Pimpin Rapat Koordinasi Dalam Rangka Penanganan Covid-19 Provinsi Maluku

Muhajir juga menyentil persoalan indastruktur pendidikan di Kecamatan Bacan Barat yang satu lokal digunakan belajar dari kelas 1 sampai kelas 6 Sekolah Dasar (SD).

Menanyakan hal itu, kata Muhahir satu lokal yang digunakan kelas 1 sampai 6 Sekolah Dasar (SD) yakni sekolah yang berada di Desa Kusubibi Dusun Kusuhijra Kecamatan Bacan Barat Kab. Halsel.

Dia juga menambahkan, “Distribusi guru- guru yang ada di Bacan Barat guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak pernah meningkat sampai tiga orang PNS, bahkan terdapat kekosongan seperti Desa Nondang Kec Bacan Barat Sekolah Menengah Pertama (SMP) tersebut gurunya tidak ada hanya terdapat satu guru namun guru tersebut kelulusan perawat Sarjana S 1. Hal ini perlu diperhatikan,” tukasnya.

Diketahui saat hendak berbincang dengan salah anggota Satpol PP yang tidak diketahui namanya mengatakan, “pihak pemda dalam hal ini sekda beserta sejumlah SKPD sedang melalukan rapat sehingga tidak sempat menemui masa aksi,” jelasnya singkat. (adhy)