Porostimur.com | Ambon: Tujuh Puluh Satu Tahun Lalu, tepatnya pada 3 April 1950 Ketua Fraksi Partai Masyumi Mohammad Natsir menyadarkan seisi sidang DPR RIS yang dikenal sebagai ‘Mosi Integral Natsir’. Natsir geram dengan hasil keputusan Konfrensi Meja Bundar (KMB) yang dengan sengaja mengotak-ngotakkan bangsa menjadi negara boneka.
Pasalnya, KMB mengakui kedaulatan atas Indonesia dan mengharuskan tentara Belanda keluar dari wilayah RI. Namun, bentuk negara menjadi serikat atau Republik Indonesia Serikat (RIS)
RIS membuat wilayah Nusantara terbagi jadi tujuh negara bagian dan sembilan daerah otonom. Republik Indonesia hanya tinggal Yogyakarta dan Sumatra (kecuali Sumatra Timur dan Sumatra Selatan) dan menjadi negara bagian dari RIS.
Deliar Noer dalam Buku ‘Partai Islam di Pentas Nasional (1945-1965)’ menyebutkan, mayoritas bangsa Indonesia ketika itu menilai, bentuk federal adalah cermin keinginan Belanda. Hal itu ditambah kekisruhan di berbagai negara bagian tidak memberi gairah untuk mempertahankan bentuk negara serikat.
Deliar mencontohkan, percobaan kup oleh Kapten Westerling di Bandung dan Jakarta pada minggu terakhir Januari 1950. Kemudian pemberontakan Kolonel Andi Aziz dari bekas tentara Hindia Belanda KNIL di Makassar pada bulan April tahun itu juga,
