Prabowo memiliki kesempatan membuktikan bahwa kepemimpinannya bukan sekadar kelanjutan konfigurasi kekuasaan sebelumnya. Ia dapat menunjukkan bahwa jabatan presiden adalah amanah rakyat, bukan kewajiban menjaga kepentingan orang-orang yang pernah berjasa dalam perjalanan politiknya.
Sejarah tidak hanya mencatat bagaimana seseorang memperoleh kekuasaan, tetapi juga bagaimana ia menggunakannya ketika kepentingan pribadi dan politik berhadapan dengan kepentingan bangsa.
Loyalitas adalah bagian dari etika manusia. Namun, tanggung jawab konstitusional adalah kewajiban seorang presiden. Keduanya tidak boleh dipertukarkan.
Indonesia bukan milik Jokowi, bukan milik Prabowo, bukan pula milik keluarga atau kelompok politik tertentu. Indonesia adalah rumah bersama seluruh rakyat.
Maka, pertanyaan terbesar bagi Prabowo bukan apakah ia akan mempertahankan loyalitas politiknya kepada Jokowi dan Gibran, melainkan beranikah ia menempatkan kepentingan negara di atas seluruh beban politik masa lalunya?
Sebab, yang harus diselamatkan bukan kepentingan satu orang, melainkan kehormatan konstitusi, kepercayaan rakyat, dan masa depan Indonesia.
Surabaya, 3 November 2026
