“Keselamatan dan kelancaran transportasi bukan sekadar menunggu kondisi, melainkan hasil dari perencanaan yang matang, pengawasan yang konsisten, dan koordinasi yang disiplin serta berkesinambungan,” tegas Menhub.
Turun ke Daerah, Perkuat Koordinasi Pusat–Daerah
Menhub Dudy juga menegaskan bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan dari pusat. Dalam beberapa hari terakhir, ia telah turun langsung ke sejumlah simpul transportasi di berbagai daerah untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan layanan.
“Saya telah melakukan peninjauan langsung ke Kepulauan Riau, Sumatra Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, hingga Nusa Tenggara Timur. Saya berdialog dengan para kepala daerah untuk memastikan kesiapan daerah serta memperkuat koordinasi pusat dan daerah,” ungkapnya.
Menhub optimistis, dengan koordinasi dan kolaborasi yang intensif, pergerakan masyarakat selama Nataru dapat dikelola dan dikendalikan dengan baik.
Posko 24 Jam, Libatkan Banyak Instansi
Posko Pusat Angkutan Nataru 2025/2026 akan beroperasi selama 24 jam penuh selama 19 hari, terhitung mulai 18 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026. Posko ini melibatkan lintas kementerian, lembaga, dan BUMN strategis di sektor transportasi dan keselamatan.
Selain Kementerian Perhubungan, instansi yang terlibat antara lain Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Pariwisata, Korlantas Polri, Basarnas, BMKG, KNKT, PT Jasa Marga, Astra Infra Toll Nusantara, PT Jasa Raharja, PT ASDP Indonesia Ferry, PT KAI, PT KCIC, PT PELNI, PT Angkasa Pura Indonesia, AirNav Indonesia, Senkom Mitra Polri, RAPI, serta ORARI.
