Namun, siapa yang membutuhkan informasi tentang komunikasi Presiden? Apakah kelompok tertentu ingin mengetahui langkah Prabowo? Apakah seseorang ingin mengantisipasi perubahan kebijakan?
Yang tak kalah penting, apakah ada pihak yang ingin memetakan hubungan Presiden dengan para pembantunya? Atau apakah tindakan itu lahir dari kepentingan lain yang sama sekali berbeda? Kepentingan asing, misalnya.
Kita belum mengetahui jawabannya. Justru karena itu, penyidikan harus bergerak melampaui perangkat dan nomor telepon.
Penyidik perlu memeriksa siapa yang menyusun daftar target, siapa yang memasukkan nomor hp Prabowo ke server LIMS, siapa yang mengakses hasil sadapan, siapa yang mengunduh atau menyalinnya, serta siapa yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut.
Jumlah data hasil penyadapan yang mungkin tersimpan selama periode 2025–2026 juga menimbulkan persoalan besar. Saya membayangkan jumlahnya bisa bertera-tera.
Berapa banyak nomor yang masuk? Berapa lama sistem merekam komunikasi? Apakah hasilnya tersimpan di server, perangkat lain, atau media penyimpanan eksternal? Apakah seseorang sempat menyalin data sebelum penyidik mengamankan barang bukti?
Sebelas telepon genggam, satu iPad, dan empat flashdisk yang disita Bareskrim perlu menjadi pintu untuk menelusuri seluruh rantai data itu.
