Di negara-bangsa yang tradisi demokrasinya sudah maju, persoalan moralitas dalam politik merupakan hal yang sangat menentukan karier seorang politisi (Mulgan, 1994). Mereka yang diduga terlibat pelanggaran moral, apa pun bentuknya, lebih memilih mundur dari arena pertarungan politik meskipun belum ditetapkan sebagai tersangka.
Bahkan, pejabat politik yang sedang berkuasa pun akan melakukan hal yang sama jika terlibat kasus pelanggaran moral. Sebab, mereka menyadari sepenuhnya bahwa pelanggaran moral merupakan aib politik yang akan mendegradasi legitimasi etis mereka pada level yang sangat rendah.
Kewaspadaan terhadap calon pemimpin yang bermasalah harus benar-benar menjadi perhatian publik, terutama generasi milenial. Karena mereka bukanlah politikus yang secara instan dilahirkan, mereka sudah mengetahui dan malah menguasai peta perpolitikan. Mereka tidak berdiam diri untuk dijadikan sasaran tembak, bahkan mungkin mereka sudah menyiapkan serangkaian strategi untuk mengelabui masyarakat.
Hasil survei yang pernah dirilis LSI menggambarkan isu yang terpatri dalam benak pemilih ialah sulitnya mencari lapangan pekerjaan dan harga kebutuhan pokok yang makin mahal. Dua persoalan itu dipilih oleh 68 persen pemilih. Sementara masalah korupsi (KKN) hanya mendapatkan porsi yang cukup kecil, 5 persen saja. Begitu pula masalah penegakan hukum yang hanya 5,2 persen dan terorisme 1,4 persen. Dari sisi itulah masyarakat harus mewaspadai calon pemimpin yang bermasalah, jangan hanya karena diberi iming-iming uang atau sembako, lantas rela untuk memilih mereka.
