Pertanyaan ini menjadi semakin relevan bagi daerah-daerah penghasil SDA yang besar. Mereka tidak seharusnya hanya menjadi tempat sumber daya diekstraksi dan nilai ekonomi diproduksi. Daerah harus memiliki kapasitas menentukan bagaimana kekayaan itu dikonversi menjadi kesejahteraan.
Karena kekayaan sumber daya alam tidak otomatis berarti kedaulatan fiskal. Daerah bisa kaya secara ekonomi tetapi tetap bergantung secara fiskal. Bahkan bisa lebih ironis, dimana daerah dapat menjadi penting bagi perekonomian nasional, tetapi memiliki ruang terbatas untuk menentukan bagaimana manfaat pembangunan dikembalikan kepada rakyatnya.
Maka pertanyaannya bukan hanya berapa besar pendapatan yang masuk. Tetapi berapa besar kapasitas pembangunan yang benar-benar dapat diputuskan secara demokratis oleh masyarakat daerah. Inilah titik temu antara desentralisasi fiskal dan keadilan wilayah.
Negara Kuat, Daerah Berdaya
Membela otonomi daerah bukan berarti menginginkan pemerintah pusat lemah. Indonesia membutuhkan pusat yang kuat. Tetapi negara kuat tidak harus menjadi negara yang segala sesuatunya diputuskan dari Jakarta.
Pusat harus menjamin standar nasional, pemerataan, kepentingan strategis nasional, dan hak dasar warga negara. Tetapi daerah harus diberi ruang menentukan bagaimana persoalan lokal diselesaikan.








