Oleh: Asri Tadda, Ketua DPW Partai Gerakan Rakyat Sulawesi Selatan
Otonomi daerah lahir dari satu kegelisahan besar akibat terlalu banyak kekuasaan menumpuk di Jakarta. Reformasi 1998 membawa agenda desentralisasi agar daerah memperoleh kewenangan lebih besar untuk mengurus rumah tangganya sendiri.
Dengan desentralisasi dan otonomi daerah, pembangunan diharapkan lebih dekat dengan rakyat, keputusan lebih responsif terhadap kebutuhan lokal, dan sumber daya tidak lagi terlalu terkonsentrasi di pusat.
Namun hari ini, setelah lebih dari dua dekade, kita menghadapi paradoks baru. Daerah memang memiliki kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat. Punya DPRD dan APBD sekaligus kewenangan pemerintahan.
Tetapi seberapa besar kuasa yang sesungguhnya dimiliki daerah jika sebagian besar uang untuk menjalankan kewenangan itu masih ditentukan dari pusat?
Sedangkan kita pahami bersama, otonomi tanpa sumber daya fiskal pada akhirnya hanya menyisakan kewenangan administratif. Ketika daerah kehilangan kuasa atas anggarannya, rakyat pun kehilangan sebagian kuasa atas pilihan politiknya.
Uang dan Infrastruktur Kekuasaan
Kita terlalu sering memandang anggaran sebagai urusan teknokratis. Padahal anggaran adalah politik dalam bentuk yang paling konkret. Ketika pemerintah mengalokasikan uang untuk jalan, sekolah, kesehatan, pertanian, bantuan sosial, atau industri, di situ terdapat pilihan politik tentang apa yang dianggap penting dan siapa yang diprioritaskan.
