Maka tanpa uang, kewenangan hanya formalitas. Tanpa kewenangan atas anggaran, otonomi hanya tinggal nama. Dan tanpa hak rakyat memengaruhi anggaran, demokrasi hanya menjadi ritual lima tahunan.
Itulah sebabnya kita perlu mulai berbicara lebih serius tentang demokrasi anggaran. Ketika daerah kehilangan ruang fiskal, yang sebenarnya sedang kehilangan kuasa tidak hanya bupati, gubernur atau DPRD, tetapi juga adalah rakyat itu sendiri.
Jika rakyat sudah kehilangan kuasa atas uang publik (dari pajak) yang menentukan masa depan mereka, maka otonomi daerah perlahan hanya tinggal sekadar nama. Bagaimanapun, otonomi tanpa uang, pada akhirnya adalah demokrasi tanpa kuasa. (**)
