Porostimur.com, Ambon — Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku Alhidayat Wajo, menegaskan bahwa persoalan pendapatan asli daerah (PAD) tidak semata-mata disebabkan oleh target yang meleset, tetapi juga berkaitan erat dengan pola kerja pemerintah daerah yang dinilai belum adaptif terhadap kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat.
Menurut Wajo, minimnya inovasi serta pendekatan aktif dalam menjangkau potensi pendapatan menjadi salah satu faktor utama belum optimalnya pengelolaan PAD di Maluku. Ia menilai karakter wilayah kepulauan yang luas belum diimbangi dengan strategi pelayanan yang tepat dan responsif.
“Persoalan kita bukan sekadar target yang tidak tercapai, tetapi bagaimana sistem dan layanan yang ada saat ini belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata, terutama bagi mereka yang tinggal di wilayah kepulauan dan terluar,” ujarnya kepada wartawan di Ambon, Senin (27/4/2026).
Layanan Pajak Dinilai Belum Menjangkau Wilayah Terluar
Wajo menyoroti salah satu persoalan mendasar, yakni sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor yang masih sulit diakses masyarakat di daerah terpencil. Banyak wajib pajak harus menempuh perjalanan jauh dengan biaya tinggi hanya untuk memenuhi kewajibannya.
Kondisi ini, lanjutnya, justru menjadi beban tambahan bagi masyarakat, bahkan dalam beberapa kasus biaya perjalanan bisa lebih besar dibandingkan jumlah pajak yang harus dibayarkan.
