Oleh: M. Isa Ansori, Kolumnis dan Akademisi
Postur penerimaan negara hari ini memperlihatkan fakta mencolok: 82 persen pendapatan negara ditopang oleh pajak, sementara hanya sekitar 18 persen berasal dari non-pajak, termasuk pengelolaan sumber daya alam. Angka ini menegaskan bahwa denyut pembangunan Indonesia sepenuhnya bergantung pada keringat rakyat. Buruh, petani, pedagang, nelayan, hingga pegawai bergaji pas-pasan, semua dipaksa ikut menopang negara.
Pajak seharusnya menjadi bukti cinta rakyat pada negerinya. Tetapi ketika cinta itu dikhianati, yang tersisa hanyalah luka kolektif—pengorbanan yang tak pernah dibalas keadilan.
Harga Beras, Luka yang Mengiris
Di negeri agraris, rakyat justru harus membeli beras dengan harga melambung. Petani merugi karena harga gabah jatuh, sementara rakyat kecil membayar mahal di pasar. Impor beras dibuka lebar, padahal sawah-sawah kita masih produktif. Paradoks ini menorehkan luka: rakyat memberi makan negara, tetapi mereka sendiri sulit makan layak.
BBM Naik, Rakyat Tercekik
Setiap kali harga bensin dan solar naik, dampaknya berantai. Ongkos transportasi membengkak, harga barang melonjak, biaya hidup kian menghimpit. Buruh kehilangan sebagian gajinya hanya untuk ongkos kerja, pedagang pasar menaikkan harga, dan nelayan mengeluh karena solar mahal. Sementara itu, mobil dinas pejabat tetap terisi penuh, biayanya ditanggung APBN dari pajak rakyat.
