Masalahnya, Davos itu jauh. Sangat jauh. Jauh dari Aceh. Jauh dari Tapanuli. Jauh dari sungai-sungai Sumatra Utara dan Sumatra Barat yang meluap membawa mayat. Jauh dari hutan yang sudah lama tak lagi hutan.
Karena nanti, ketika para pemimpin dunia itu pulang, mereka akan meminta laporan. Bukan pada YouTube Sekretariat Presiden, tapi pada kedutaan mereka masing-masing di Jakarta. Mereka akan minta data. Mereka akan minta kebijakan. Mereka akan minta konsistensi.
Dan di situlah dingin Davos pindah ke ruang rapat. Sebab di Indonesia, hanya beberapa hari sebelum pidato berapi-api itu, publik baru saja menyaksikan drama yang membuat alis nasional terangkat serempak.
Presiden Prabowo mencabut izin 28 perusahaan perusak hutan di Sumatra dan Aceh. Berita itu disambut seperti hujan di musim kemarau. Aktivis tersenyum, bilang alhamdulillah. Rakyat berharap. Negara tampak gagah.
Namun beberapa hari kemudian, Istana menyampaikan klarifikasi yang membuat rakyat spontan berkomentar satu kata saja — pendek, jujur, dan sangat filosofis: koplak. Perusahaan yang izinnya dicabut… tetap boleh beroperasi.
Alasan Istana mulia: jangan sampai ekonomi terganggu, jangan sampai lapangan kerja hilang. Maka jadilah kebijakan paling unik abad ini: izin dicabut, aktivitas jalan terus. Hukum ditegakkan, tapi sambil duduk. Negara tegas, tapi pakai rem tangan.
