Di titik inilah pidato Davos berubah menjadi ironi. Di Swiss, Prabowo menantang para perampok itu. “Coba beli pejabat saya, kalian akan terkejut,” katanya lantang. Di Tanah Air, justru negara yang tampak terkejut menghadapi kenyataan bahwa mencabut izin ternyata lebih mudah daripada menghentikan mesin perusahaan.
Ini bukan soal niat. Banyak orang percaya Prabowo sungguh ingin tegas. Ini soal jurang lama antara kata dan laku. Jurang yang sejak bertahun-tahun membuat rakyat memberinya label pahit itu: pemimpin omon-omon.
Bukan karena tak berani bicara, tapi karena realitas selalu mengecilkan pidatonya. Di Davos, perampok digambarkannya seperti gerombolan bandit film koboi. Di Sumatra, mereka masih menggiling produksi. Di Swiss, hukum ditegakkan seperti palu hakim. Di Indonesia, hukum dibungkus dengan catatan kaki bernama “pertimbangan sosial-ekonomi”.
Padahal rakyat kecil juga punya pertimbangan: rumah mereka sudah hanyut. Sawah mereka sudah berubah jadi danau. Kuburan keluarga mereka sudah terbuka oleh longsor. BNPB mencatat sekitar 1.200 jiwa melayang dalam bencana hidrometeorologi terakhir. Itu bukan angka yang bisa dinegosiasikan demi stabilitas ekonomi.
Jika hutan rusak demi lapangan kerja, lalu ketika banjir datang dan pekerjaan hilang bersama rumah, siapa yang bertanggung jawab?
