Mengekspresikan rasa frustrasi atas kurangnya tindakan, dia berkata, “Saya tidak tahu berapa banyak peringatan yang dibutuhkan komunitas internasional … Kita akan sangat kehilangan hak asasi manusia ketika hak asasi manusia tidak lagi mampu melindungi kita.”
Ben Saul, Pelapor Khusus PBB untuk Perlindungan Hak asasi Manusia, mengecam rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk merelokasi penduduk Gaza, menyebutnya sebagai “pelanggaran terhadap aturan paling mendasar dari tatanan internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak 1945.”
“Jelas-jelas ilegal untuk menyerbu dan mencaplok wilayah asing dengan paksa, mendeportasi penduduknya secara paksa, dan merampas hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri,” tegas Saul, seraya menekankan rencana masa depan apa pun untuk Gaza harus sejalan dengan keinginan rakyat Palestina, termasuk usulan yang dipimpin Arab.
Dia juga mengkritik “provokasi militer ilegal Israel yang terus berlanjut di wilayah yang lebih luas,” dengan peringatan akan terjadinya destabilisasi yang lebih luas.
Pada awal Maret, fase pertama gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan antara Hamas dan Israel berakhir.
Kesepakatan yang dimulai pada 19 Januari itu ditengahi oleh Qatar dan Mesir, dengan dukungan AS.
