Porostimur.com, Jakarta – Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet pekan kemarin. Namun Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) menilai kocok ulang kabinet itu mengedepankan alasan politik dibandingkan prefesionalitas.
“Reshuffle masih bancakan politik, hak asasi dan keadilan sosial tetap is dead,” kata Ketua PHBI Nasional, Julius Ibrani dalam siaran pers yang diterima, Senin (20/6/2022).
Kocok ulang itu adalah Menteri Perdagangan, Muhammad Luthfi diganti Zulkifli Hasan, lalu Menteri dan Wakil Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil dan Surya Tjandra diganti Hadi Tjahjanto dan Raja Juli Antoni. Selain itu, Jokowi menambah pos baru Wakil Mendagri, John Wempi Watipo dan Wakil Menaker, Afriansyah Noor.
“Reshuffle kabinet sebenarnya sangat krusial, mengingat kondisi pemenuhan hak asasi manusia dalam berbagai aspek (sipol dan ekosob) dalam titik nadir, seperti kondisi perekonomian masyarakat. Ditambah lagi, sejumlah Menteri justru berulah dan banyak kontroversi, baik dari segi sikap maupun kebijakan, utamanya selama pandemi COVID-19,” kata Julius Ibrani.
Sebut saja, kata Julius, Luhut Binsar Panjaitan yang berbisnis tambang, Erick Tohir yang berbisnis PCR, Tri Rismaharini yang mendiskriminasi Papua, Siti Nurbaya yang pro-kerusakan lingkungan (emisi karbon dan deforestasi), Mahfud Md yang banyak berbicara data tapi faktanya tidak ada. Termasuk 2 menteri yang diganti akibat skandal minyak goreng dan meningkatnya konflik pertanahan yang mengorbankan masyarakat kecil.
