Andy: Jangan Lagi Berlarut-larut
Andy berharap surat Kemendagri kepada Bupati Maluku Tengah dapat membuka ruang penyelesaian yang lebih konkret terhadap persoalan batas antara SBB dan Malteng.
Ia menekankan pentingnya proses penyelesaian dilakukan secara terbuka dengan berpedoman pada dokumen dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Kita berharap ini dapat membuka jalan bagi penyelesaian persoalan tapal batas secara administratif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Menurut Andy, kepastian batas wilayah merupakan kebutuhan mendasar bagi pemerintah daerah. Tanpa batas yang jelas, potensi tumpang tindih kewenangan dapat terus muncul dan berimplikasi terhadap berbagai aspek pemerintahan.
Karena itu, Pemda dan DPRD SBB akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah agar proses penyelesaian berjalan sesuai mekanisme dan tidak melahirkan persoalan baru.
Andy menilai kepastian batas akan menjadi landasan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, penyusunan perencanaan pembangunan, pelayanan masyarakat hingga penegasan kewenangan administrasi daerah.
Dengan adanya konsultasi di Kemendagri dan rencana surat kepada Bupati Maluku Tengah, Pemda dan DPRD SBB kini menunggu tindak lanjut pemerintah pusat.










