Pemprov Maluku Gelar Sosialisasi Transaksi non Tunai

oleh -36 views
Link Banner

@Porostimur.com | Ambon : Manfaat transaksi non tunai dari segi keamanan dapat mencegah tindakan kriminal, aliran dana seluruh transaksi dapat ditelusuri sehingga lebih akuntabel.

Begitupun efektifitas dapat tersaji secara tepat waktu dan dapat mencegah tindak pidana korupsi.

Hal ini ditegaskan Asisten III Sekretariat Provinsi (Setprov) Maluku bidang Perekonomian dan Pembangunan, Zulkifli Anwar, saat membuka kegiatan sosialisasi edukasi percepatan implementasi transaksi non tunai tahun 2019 dan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta launching SP2D Online pada Transaksi Pemerintah Provinsi Maluku, di Ambon, Jumat (12/19).

Menurutnya, kegiatan ini bermaksud membangun pemahaman dan komitmen yang sama terkait penerapan transaksi non tunai, dalam pelaksanaan APBD Provinsi Maluku.

Link Banner

Selain itu, akunya, memudahkan dalam menghitung aktivitas ekonomi, memperkuat pemerintahan yang baik dengan menciptkan traparansi dan efisiensi.

Baca Juga  Muslimah India Jadi 100 Tokoh Berpengaruh versi Majalah Times

Melalui kegiatan ini, harapnya, adanya komitmen bersama antara jajaran pemerintah daerah dan perbankan, agar sama-sama mengawasi implementasi transaksi non tunai di Maluku.

”Semua itu dalam rangka mewujudkan visi propinsi Maluku, yakni Maluku yang terkelola dengan jujur, bersih dan melayani. Terjamin dalam kesejahteraan dan berdaulat atas gugusan kepulauan,” ujarnya.

Acara ini dihadiri Kepala BPK Provinsi Maluku, Kepala OJK Provinsi Maluku, Pimpinan BI Provinsi Maluku, Pimpinan BUMN dan BUMD Maluku, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah.

Sementara Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Syarifudin, menilai kegiatan ini sangat penting.

Dimana, pengelolaan keuangan tahun 2020 kedepan salah satunya akan mengacu pada regulasi PP Nomor 12 tahun 2019.

Baca Juga  Isbat Awal Zulhijjah 1441H Digelar 21 Juli, Rukyat Hilal di 84 Lokasi

Tepatnya, Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pengawasan keuangan daerah.

”Karena itu tentunya, ini penting sekali untuk menyamakan persepsi di antara teman-teman di daerah, termasuk menyikapi transisi periodesasi DPRD,” tegasnya.

Diakuinya pengelolaan keuangan di Maluku secara umum telah bagus, namun pihaknya juga menyoroti keberadaan beberapa temuan BPK.

”Namun ada hal-hal yang kurang, seperti ada temuan BPK itu tentunya, itu kita dorong Pemerintah Provinsi untuk segera menindaklanjutinya. Karena temuan BPK itu harus diselesaikan,” pungkasnya. (dayon)