Porostimur.com, Ambon – Di tengah hujan yang mengguyur Kota Ambon, suara penolakan terhadap kebijakan konservasi laut di Pulau Damer menggema kuat di halaman Kantor Gubernur Maluku, Rabu (6/5/2026). Aksi yang digelar Persatuan Pemuda Pelajar Mahasiswa Damer (P3MD) bersama elemen masyarakat adat itu akhirnya mendapat respons langsung dari Pemerintah Provinsi Maluku.
Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali Ie, yang mewakili pemerintah daerah, menyatakan bahwa pihaknya membuka ruang terhadap aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan masyarakat adat. Ia menegaskan, gerakan tersebut merupakan bagian penting dari kontrol sosial dalam sistem demokrasi.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, kami mengapresiasi apa yang menjadi tuntutan adik-adik mahasiswa dan masyarakat adat. Ini adalah bentuk kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah,” ujar Sadali Ie di hadapan massa aksi.
Buka Peluang Tinjau Ulang Kebijakan
Sadali menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk meninjau ulang bahkan mengusulkan pembatalan kebijakan konservasi laut di Pulau Damer, sepanjang tuntutan tersebut didukung kajian ilmiah yang kuat dan kesepahaman lintas pihak.
“Kami sepakat, jika tuntutan ini benar-benar didasarkan pada kajian ilmiah yang kuat, dan didukung oleh kesepahaman tokoh adat, tokoh masyarakat, serta pemerintah kabupaten dan provinsi, maka akan kami usulkan kepada pemerintah pusat untuk ditinjau ulang bahkan dibatalkan,” tegasnya.
