Pemprov Malut Tunggak Puluhan Miliar DBH Halsel, Bupati Ancam Ambil Langkah Hukum

oleh -163 views
Link Banner

Porostimur.com, Labuha – Bupati Halmahera Selatan Usman Sidik menyesalkan sikap Pemprov Malut yang tidak merealisasikan DBH Pemda Halsel. Pasalnya, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi maka dialokasikan dana bagi hasil berdasarkan angka presentase tertentu sesuai ketentuan Undang-undang Nomor: 28 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sebagaimana Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 973/132/BAPENDA/1V/2022 Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (P3-AP), Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor: 22/KPTS/BAPENDA/VII/2022 Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Bagian Kabupaten/Kota Tahun 2021, Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor: 23/KPTS/BAPENDA/VII/2022 Tentang Alokasi Pajak Rokok Bagian Kabupaten/Kota, Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 973/131/BAPENDA/IV/2022 Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Bagian Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022, dan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor : 6/KPTS/BAPENDA/X/2021 Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan ketentuan di atas, tercatat total piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi Maluku Utara kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan dari tahun 2021 hingga tahun 2022 untuk DBH Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Rokok dan Pajak Air Permukaan sebesar Rp. 23.100.674.092.89.

Data piutang DBH Provinsi Maluku Utara terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Jenis piutang per 31 Desember 2021, penetapan tahun 2022 realisasi nol (belum pencarian).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2021 senilai, Rp. 665.230.935,65. tahun 2022 senilai Rp. 836.299.693,000,00. total Rp.1.501.530.628,65

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) tahun 2021 senilai, Rp. 1.175.098.167,99 tahun 2022, Rp. 1.450.394.789,000,00. total, Rp. 2.625.492.956,99

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) tahun 2021, Rp. 3.300.892.090,00, tahun 2022, Rp. 6.533.208.298,00 0,00. total Rp. 9.834.100.388,00

Pajak Rokok tahun 2021 senilai, Rp. 2.167.272.130,00. tahun 2022, Rp. 11.511.127.624,00, total Rp. 13.678.399.754,000,00

Pajak Air Permukaan (P3AP) tahun 2021 senilai, Rp. 3.035.491.892,25, tahun 2022 senilai, Rp. 6.104.058.227,000,00. total Rp. 9.139.550.119,25.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Halmahera Selatan Usman Sidik mengatakan, tunggakan pembayaran dana bagi hasil provinsi sangat berpengaruh pada rendahnya realisasi penyerapan pos belanja DBH dan sangat mengganggu kelancaran pelaksanaan kegiatan pembangunan, khususnya terhadap program kegiatan pembangunan daerah yang bersumber dari dana bagi hasil provinsi.

“Selaku Bupati Halmahera Selatan, saya meminta kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara agar segera merealisasikan hak DBH pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan paling lambat akhir bulan November tahun 2022. Jika sampai dengan akhir bulan November tahun 2022 Pemerintah Provinsi Maluku Utara tidak mentransfer piutang Dana Bagi Hasil senillai Rp. 23.100.674.092.98 ke Rekening Kas Umum Daerah, maka selaku Bupati saya akan berkonsultasi dengan pengacara negara untuk mengambil berbagai langkah yang diperlukan,” tandasnya. (Adhy)

Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News

No More Posts Available.

No more pages to load.