Porostimur.com, Bitung — Pemerintah Kota Bitung menegaskan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan tetap menjadi prioritas meski anggaran belanja daerah mengalami pemotongan signifikan oleh pemerintah pusat. Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Bitung saat membuka Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Bitung Tahun 2025 di Lantai 4 Gedung Wali Kota, Kamis (11/12).
Pemotongan Anggaran Tak Kurangi Komitmen Penanggulangan Kemiskinan
Dalam pemaparannya, Wakil Wali Kota mengungkapkan bahwa anggaran belanja Pemkot Bitung mengalami penyesuaian dari Rp829 miliar menjadi Rp778 miliar, berkurang sekitar Rp50 miliar.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan program-program yang menyasar warga miskin.
“Saya dan Pak Wali Kota menegaskan jika efisiensi anggaran tidak bisa mengorbankan program-program yang pro rakyat miskin,” ujarnya.
Program perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat disebut tetap menjadi fokus utama pemerintah. Tantangan ini semakin nyata mengingat angka kemiskinan pada 2024 masih berada di 6,27 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka berada pada angka 7,51 persen.
Capaian Positif Tahun 2025 dan Proyeksi 2026
Pada 2025, Pemkot Bitung melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menargetkan angka kemiskinan turun ke 6,20 persen dan tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 5,5 persen. Pertumbuhan ekonomi juga ditargetkan mampu menembus angka 6,3 persen.
