Periksa Wagub Maluku, Ini Yang Dicari KPK

oleh -45 views
Link Banner

Porostimur.com | Jakarta: Wakil Gubernur Maluku Barnabas Nathaniel Orno diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (18/12/2019).

Barnabas diperiksa dalam kasus suap proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) kepada penyelenggara negara di Maluku.

Barnabas diperiksa sebagai saksi Direktur dan Komisaris PT Sharleen Raya (JECO Group), Hong Arta alias John Alfred alias Alfred Hongarta yang menjadi tersangka.

“Penyidik mengembangkan penyidikan dari fakta yang ditemui pada pemeriksaan pemberi suap, selain memberi kepada anggota DPR diduga juga memberi kepada beberapa penyelenggara negara termasuk beberapa penyelenggara negara di Maluku,” kata Plh Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi, Rabu (18/12/2019) tadi malam.

Link Banner

John Alfred Hongarta ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga bersama pengusaha lain menyuap anggota DPR dan pejabat Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara agar dapat menggarap proyek pembangunan jalan dan jembatan. KPK menduga Hong Arta juga menyuap sejumlah penyelenggara lain di Maluku.

Baca Juga  Penyidik Tipikor Polres Kepulauan Sula Periksa Kadis PMD

Dalam kasus ini, Hong Arta telah berstatus tersangka bersama 11 orang lainnya, yakni Direktur Utama PT WTU, Abdul Khoir; dan sederet anggota DPR RI periode 2014-2019 yaitu Damayanti Wisnu Putranti, Budi Supriyanto, Andi Taufan Tiro, Musa Zainudin, dan Yudi Widiana Adia.

Kemudian pihak swasta, Julia Prasetyarini; ibu rumah tangga Dessy A Edwin; Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasionai (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, Amran Mustray; Komisaris PT CMP, So Kok Seng; dan Bupati Halmahera Timur periode 2016-2021, Rudy Erawan.

Wagub Maluku Akui Kenal Hong Artha Tapi Bantah Terima Suap

Usai diperksa Barnabas Orno mengakui dicecar penyidik terkait aliran dana dari Hong Arta. Meski demikian, Orno membantahnya.

Baca Juga  Maluku Tenggara Gelar “Wer Warat” di Ohoi Danar Lumefar

“Iya ditanya (soal uang) tapi saya bilang tidak ada,” katanya.

Barnabas Orno sendiri mengakui kenal dengan Hong Arta sebagai salah satu pengusaha yang mengerjakan proyek. Namun, Orno menyebut proyek yang dikerjakan Hong Arta merupakan proyek BPJN.

“Kenal dengannya, ada kaitan dengan pekerjaan itu, proyek di Kempupera,” ujarnya. 

Hong Artha diketahui sebagai pihak yang turut memberikan uang kepada eks Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara Amran H Mustary dan eks anggota Fraksi PDIP Damayanti Wisnu Putranti.

Kepada Amran, Hong total memberi sogokan total Rp 10,6 miliar uang diserahkan secara bertahan.

Adapun Damayanti menerima suap Rp 1 miliar pada November 2015.

Proyek ini merupakan aspirasi anggota Komisi V DPR pada Kementerian PUPR tahun anggaran 2016. Selain Damayanti, koleganya di Komisi V yang sudah menjalani vonis masing-masing adalah Budi Supriyanto, Andi Taufan Tiro, Musa Zainuddin, dan Yudi Widiana Adia.

Baca Juga  Curi Motor Milik Tukang Ojek, Dua Pemuda Jadi Penghuni Rutan Polres Bitung

KPK menjerat Hong Artha dengan pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. (red/rtl)