Selain dari hal–hal yang disebutkan di atas, kata Ubedilah, masih banyak lagi hal yang tidak konsisten dari pidato Jokowi. “Padahal isu–isu ini juga merupakan isu yang sangat krusial bagi negara,” ucapnya. Misalnya saja soal demokrasi dan pemilu 2024, soal perkembangan atau nasib Ibu Kota Negara (IKN), soal hilangnya budi pekerti di Indonesia, dan usul MPR & DPD yang hanya dianggap parsial serta tidak penting.
Mengenai usul MPR & DPD, ujar Ubedilah, padahal problem kenegaraan negeri ini sudah sangat sistemik sehingga tidak bisa hanya diatasi dengan amandemen yang parsial. Apalagi substansi usulannya seperti kembali ke masa lalu. Ini suatu kemunduran demokrasi,” ucapnya.
sumber: tempo.co
