Muncullah tafsir bahwa pemberian bansos bukan lagi untuk meringankan beban si penerima bansos. Bansos diberikan untuk kepentingan politik elektoral.
Sebagaimana kata Marcel Mauss, tak ada pemberian yang cuma-cuma, alias gratis. Segala bentuk pemberian selalu berharap pemberian kembali (imbalan).
Dalam konteks politik bansos, imbalan itu berupa dukungan politik elektoral. Boleh jadi memang tak ada bahasa verbal tentang permintaan dukungan politik elektoral. Namun, konteks waktu akan memberikan makna bansos semacam itu.
Kedua, konteks pelaku. Bansos dibagi-bagikan sendiri oleh Presiden Jokowi dan sejumlah menteri yang punya afiliasi politik kepada pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Justru menteri urusan bansos, Menteri Sosial Tri Rismaharini, politisi PDI-P, tak muncul. Terkesan urusan pembagian bansos yang sangat teknis benar-benar ditangani sendiri oleh Presiden Jokowi.
Kita tahu bahwa Gibran adalah putra sulung Jokowi. Konteks pelaku turut menentukan makna. Bak bahasa pula, siapa yang bicara turut membentuk makna.
Seorang presiden minta tolong kepada seorang menteri, misalnya, akan dimaknai perintah oleh sang menteri.
