“Jangan sampai penggunaan APBD untuk melanjutkan proyek di lokasi bermasalah justru menjadi upaya untuk memutihkan persoalan sebelumnya. Kalau memang ada kesalahan dalam proyek DAK, jangan sampai kemudian muncul penyalahgunaan wewenang jilid kedua,” tegasnya.
Zulkifli meminta Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dan Kejari Halbar lebih cermat menelaah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK serta memastikan seluruh aspek hukum diperiksa secara profesional dan objektif.
Pada akhirnya, sorotan terhadap berbagai persoalan tersebut tidak hanya berbicara mengenai angka dalam dokumen anggaran.
Ada fasilitas kesehatan yang belum tuntas, bantuan sosial yang dipersoalkan, proyek pembangunan yang dipertanyakan, serta perkara hukum yang hingga kini belum memberikan kepastian kepada publik.
Karena itu, Yan dan Zulkifli sama-sama mendorong agar aparat penegak hukum tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut.
“KPK dan lembaga terkait harus melihat persoalan ini secara serius, objektif dan tanpa pandang bulu. Uang rakyat harus dikembalikan dan pelakunya harus dipertanggungjawabkan secara hukum,” jelas Yan.
Namun, seluruh persoalan yang disebutkan tersebut tetap merupakan dugaan dan harus dibuktikan melalui proses penyelidikan maupun penyidikan serta mekanisme peradilan yang berlaku. Tidak seorang pun dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebelum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
