Sementara elite berdebat dan investor menyiapkan proposal, para nelayan di Aceh Singkil justru makin gelisah. Jika benar kelak investasi triliunan masuk ke sana, laut yang mereka kenal sejak kecil kini bisa jadi “wilayah asing” yang membatasi gerak mereka.
Mereka yang selama ini melaut dengan modal secuil, bisa tiba-tiba dicap “ilegal” karena peta berubah. Tak ada yang konsultasi kepada mereka. Tak ada yang undang ke forum kajian. Mereka cuma mendengar dari berita —dan itu pun setelah SK keluar.
Inilah wajah kebijakan eksklusif: yang memutuskan jauh di Jakarta, yang terdampak hidupnya justru tak pernah diajak bicara. Maka, penolakan publik terhadap pencaplokan keempat pulau oleh Sumut bukan sekadar reaksi emosional.
Ini adalah bentuk perlawanan terhadap pola pengelolaan negara yang semakin elitis dan menjauh dari prinsip keadilan. Empat pulau itu bukan sekadar titik koordinat. Mereka adalah wilayah hidup, sejarah, dan kehormatan Aceh.
Dan Aceh, dengan segala kompleksitas sejarahnya, seperti sudah terjadi, tidak akan diam begitu saja melihat wilayahnya dicaplok paksa. Pemerintah Aceh, DPR Aceh, dan elemen masyarakat sipil harus mendorong pembatalan SK itu.
Harus ada audit publik, investigasi mendalam, dan tekanan politik agar Jakarta tidak main-main dengan batas wilayah. Dan bila benar ada skenario investasi besar di sana, pastikan itu bukan dikelola oleh lingkaran oligarki yang dekat dengan kekuasaan.
