Reza Mony Soroti Hak Adat dan Ketimpangan Fiskal di LDK GMKI Ambon

oleh -30 Dilihat
Anggota DPRD Provinsi Maluku Muhammad Reza Mony, menekankan pentingnya mendorong investasi sebagai jalan keluar dari keterbatasan fiskal daerah, namun tetap harus berpijak pada perlindungan hak masyarakat adat dan keberlanjutan lingkungan.

“Investor harus tunduk pada aturan, termasuk menghormati hak ulayat dan memperhatikan dampak lingkungan,” tegasnya.

Waspadai Dampak Sektor Ekstraktif

Reza juga menyoroti potensi dampak negatif dari investasi di sektor ekstraktif, seperti pertambangan, yang dinilai rawan menimbulkan kerusakan lingkungan jika tidak diawasi secara ketat.

Karena itu, ia menekankan pentingnya dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai instrumen utama dalam memastikan aktivitas investasi tetap berada dalam koridor yang aman dan berkelanjutan.

Menurutnya, pengawasan terhadap implementasi AMDAL harus diperkuat, agar tidak hanya menjadi dokumen formalitas semata.

Maluku Kepulauan, Tapi Belum Dapat Keadilan Fiskal

Dalam pemaparannya, Reza Mony juga menyinggung kondisi Maluku sebagai provinsi kepulauan dengan dominasi wilayah laut yang luas, namun belum sepenuhnya mendapatkan perhatian dalam kebijakan nasional.

Baca Juga  Hajar Feyenoord 3-0, Nerazzurri Raih Kemenangan Kedua di Liga Champions

Ia menilai, karakteristik tersebut seharusnya menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan fiskal dan pembangunan, agar lebih berpihak pada daerah kepulauan.

“Kita punya sumber daya laut yang besar, tapi belum sepenuhnya memberikan dampak maksimal bagi daerah. Harus ada keberpihakan kebijakan dari pusat,” katanya.

Untuk itu, ia mendorong percepatan pengesahan Undang-Undang Kepulauan agar daerah seperti Maluku memiliki kewenangan lebih luas dalam mengelola potensi kelautan, sekaligus memperoleh alokasi anggaran yang lebih adil.

No More Posts Available.

No more pages to load.