Menurutnya, kebiasaan dengan gaya kepemimpinan yang meledak-ledak, ketika berada pada pola kepemimpinan yang tenang tanpa riak, publik menjadi resah, dan memberikan justifikasi terhadap capaian kerja.
“Kita lihat, lobi gubernur Hendrik ke Jakarta soal PSN yang diteken presiden. Itu sesuatu yang luar biasa, tapi minim apresiasi publik,” ujarnya.
Rovik menarangkan, Proyek Strategis Nasional (PSN) Maluku Integrated Port menjadi pintu masuk menuju kebangkitan ekonomi dan pertumbuhan pembangunan daerah. Proyek ini diikutkan dengan kebijakan pembangunan daerah yang berkeadilan, mulai dari strategi meningkatkan aksesibilitas masyarakat di wilayah-wilayah terisolir.
“PSN yang akan dibangun memiliki multi player efek, roadmapnya telah disiapkan. Bagaimana iklim invetasi dan pertumbuhan ekonomi, pembangunan yang merata. Akses pada wilayah terisolir di Maluku, semua dalam satu paket kebijakan strategis daerah,” katanya.
Mantan aktivis 98 itu menyebutkan, beberapa waktu lalu, HL mengajak 45 anggota DPRD Maluku, serta DPRD kabupaten/kota untuk memprotes Peraturan Menteri (Permen) KKP tentang Transisi Penangkapan Ikan Terukur, karena itu merugikan daerah.
“Perhatian pada potensi sumber daya perikanan sebagai asset daerah, juga luput dari perhatian publik. Secara statistik nasional, Maluku menjadi daerah dengan potensi maritim yang berkonstribusi memproduksi perikanan tangkap sebesar 13 persen lebih,” papar Rovik.
