“Sebenaranya kita harus ke MBD, tapi karena adanya persoalan Pasar Mardika yang menyangkut nasib para pedagang, maka kita tunda dulu keberangkatan untuk agenda rapat terkait persoalan Pasar mardika. Sesudah itu kita lanjutkan pengawasan di MBD. Setelah semuanya selesai, pasti kita panggil PUPR Maluku untuk membahasnya,” tukasnya.
Politisi Partai Golkar Maluku ini menegaskan, pihaknya akan melakukan koordinasi bersama Dinas PUPR Maluku, BPJN dan Balai Wilayah Sungai untuk mengatasi semua persoalan infrastruktur yang dikeluhkan masyarakat.
“Sebab tidak mungkin hanya ditangani dengan APBD saja, apalagi APBD Maluku cukup kecil sehingga membutuhkan intervensi pemerintah pusat,” pungkasnya. (Elsye Sabono)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News
